PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

  1. PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan dengan
    melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan).
  2. Satuan Pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi
    verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi menerima pengajuan
    penerbitan NUPTK dari sekolah dalam aplikasi verval PTK dengan
    melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dalam file elektronik,
    dalam hal keaslian cap dan tanda tangan, keaslian hasil legalisir
    (untuk ijazah jika tidak ada berkas yang asli, maka bisa diganti dengan SK pengganti ijazah), serta masa berlaku berkas. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).
  4. LPMP menerima pengajuan penerbitan NUPTK dalam aplikasi
    verval PTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan
    memeriksa persyaratan dalam file elektronik. BPKLN menerima
    pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan Indonesia di
    luar negeri. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku
    pegajuan diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan
    (ditolak).
  5. PDSPK menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan yang sudah di-approve oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan LPMP/BPKLN melalui verval PTK, dengan memeriksasemua kelengkapan dan masa berlaku berkas, dan kondisi saat ini dokumen yang dibutuhkan setelah itu diverifikasi legalitasnya oleh Dinas Pendidikan, kemudian LPMP/BPKLN memastikan kembali dokumen yangdilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya PDSPK memastikan kembali semua dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan masih berlaku, serta memastikan kembali PTK tersebut masih berada di satuan pendidikan maka pengajuan NUPTK tersebut akan diterbitkan.
    Langkah-langkah pengajuan dan penerbitan NUPTK:
    terdata di Dapodik. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih
    berlaku, serta terdata di Dapodik sebagai guru aktif (memiliki rombel),maka pengajuan sah dan NUPTK diterbitkan, kalau tidak sesuai di kembalikan (ditolak). Pengajuan NUPTK yang dilakukan tolak SK di PDSPK tidak melalui mekanisme pengajuan NUPTK dari awal, tetapi satuan pendidikan cukup meng-upload SK yang diminta dan langsung masuk di antrian PDSPK.

Catatan: setiap penolakan dari masing-masing tingkatan harus
dilengkapi dengan catatan yang menunjukan letak kesalahan dan
memberikan solusi yang benar dan jelas.

Lebih Lengkapnya silahkan download di sini http://sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/PETUNJUK%20PELAKSANAAN%20PENGELOLAAN%20NUPTK.pdf

Tulisan ini dipublikasikan di Info LPMP Jawa Tengah dan tag , , , . Tandai permalink.

3 Responses to PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

  1. Wiwik berkata:

    Utk mengajukan NUPTK bgi sekolah negeri tdk bisa pak Krn dinas/Bupati tdk mau membuatkan SK utk mengajukan NUPTK pak.jd smu honorer berkendala pak utk sekolah yg negeri .

  2. Joko S berkata:

    Saya sudah menunggu 1 minggu lebih, mohon segera approve perihal pengajuan berkas NUPTK bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK N 1 Kalibawang Kab. Wonosobo. Berkas sudah approve disdikbud prov Jateng tanggal 19 Juni 2019. Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.